Pasalnya, proyek senilai Rp 641.000.000,- yang dilaksanakan oleh PT. Baliton Cakra Perdana tersebut, dibangun diatas lahan reklamasi PT Timah yang belum jelas penyerahannya kepada Pemerintah daerah Kabupaten Belitung.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan tersebut, Arifiyanto, ST., MT ketika dihubungi via WhatApp, Kamis (25/5) terkait kejelasan lahan yang dibangun mengatakan, penetapan lahan atas arahan pemerintah setempat.
“Lahan atas arahan pemerintah setempat. Hasil pekerjaan jika nanti selesai akan diserahkan ke pemerintah kabupaten, sehingga lahan disertification pemerintah setempat,” jawab Arifiyanto melalui via whatapp.
Saat di minta kejelasan mengenai penetapan lahan atas arahan pemerintah setempat yang dimaksud, Arifiyanto menjawab " Dengan RT setempat ”.
Terkait jawaban PPK tersebut, Ketua RT 42/14 Dusun Air Rayak II, Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Rosy, secara tegas mengatakan pihaknya tidak ada kapasitas pemberi izin.
“ memang pernah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten, namun tidak ada respon. Kemudian saya juga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi, namun hanya usulan. Untuk izin tentunya bukan kewenangan saya, izin itu kewenangan Pemerintah Daerah,” tegas Rosy ketika ditemui dikediamannya, Kamis (25/5/2023).
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Edi Usdianto, ST, ketika dihubungi via selular terkait proyek Pembangunan Jalan Lingkungan dan status lahan mengatakan, bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya pembangunan jalan di lingkungan perumahan Belitung Regency.
“ setahu kita, lahan tersebut belum ada kejelasannya hingga saat ini, mengenai Pembangunan Jalan Kami tidak tahu karena tidak pernah mengusulkan, " kata Edi Usdianto.(Tim)
0 Comments